Program Layanan Sosial di Sleman Diperluas, 2024 Disiapkan Anggaran Rp12,9 M

SLEMAN, iNewssleman.id - Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo telah mengeluarkan peraturan bupati untuk mengatasi permasalahan sosial. Regulasi ini dikeluarkan untuk mewujudkan sistem penanganan terpadu dan cakupan layanan yang lebih luas.

“Dengan perluasan cakupan layanan sosial ini saya harap bantuan Jaring Pengaman Sosial dapat diberikan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Kustini saat monitoring dan evaluasi Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) Dan Sosialisasi Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), Jumat (19/1/2024). 

Baca Juga

Program Satu Sama Bunda, Pemkab Sleman Gandeng Kampus Tingkatkan Kualitas UMKM

Dalam kesempatan ini juga diserahkan bantuan sosial berupa kaki palsu, tongkat adaptif, kursi roda 4in1 serta wolker kepada 4 perwakilan penerima. Bupati juga amengapresiasi seluruh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) selaku mitra kerja Pemkab Sleman dalam penanganan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sleman. 

“PSKS Sleman, baik individu, kelompok maupun lembaga, agar dapat menguatkan peran dan fungsinya untuk mengoptimalkan layanan sosial di Sleman,” katanya.

Kustini mengatakan, salah satu poin penting yang harus diperhatikan adalah pemutakhiran data pemerlu layanan sosial. Selain itu penting bagi PSKS untuk menyebarluaskan informasi yang positif, transformatif dalam menjawab isu permasalahan sosial di lapangan serta menjalin jejaring kerja yang kondusif dengan elemen masyarakat.

Baca Juga

87 Sertifikat Tanah Warga Terdampak Pengadaan Jalan Prambanan-Lemahbang Diserahkan

Kepala Dinas Sosial Sleman, Mustadi mengatakan, pada tahun 2023 telah direalisasikan anggaran program JPS sebesar Rp 13,998 miliar. Banuan ini untuk kegiatan JPS kesehatan, JPS pendidikan, dan JPS sosial.

“Direncanakan Program JPS Tahun 2024 anggaran reguler Rp12,3 miliar,” katanya. 

Editor : Wisnu Aji