Inflasi dan Pengangguran di Kota Yogyakarta Melebihi Ambang Batas Nasional

YOGYAKARTA, iNewsSleman.id - Pejabat (Pj) Walikota Yogyakarta, Sumadi menyatakan, melihat inflasi pada Desember 2022, angka pengangguran dan penggunaan produk dalam negeri tahun lalu, Pemkot Yogyakarta akan memprioritaskan penanganan beberapa persoalan pada tahun 2023 ini.

Prioritas program pada penanganan inflasi, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dan meminimalisir pengangguran.

Baca Juga

Cegah Inflasi, Ini Saran Kaper BI DIY

Ketiga hal itu diprioritaskan karena menjadi catatan dalam evaluasi kinerja pejabat kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sudah dilakukan benerapa hari lalu.

Sumadi menyatakan, ia dan jajaran Pemkot Yogyakarta sudah mengikuti evaluasi kinerja penjabat kepala daerah yang digelar Kemendagri secara daring pada Selasa (31/1/2023) lalu. Persoalan inflasi, P3DN dan pengangguran akan menjadi bahan evaluasi pokok Pemkot Yogyakarta.

“Itu yang akan menjadi bagian evaluasi kita. Itu menjadi prioritas di tahun 2023 ini untuk bisa ditekan terus,” ujar Sumadi, Rabu (1/2/2023).

Baca Juga

Pemkot Yogyakarta Gelar Vaksinasi Rabies Gratis, Cek Info Lengkapnya

Menurutnya, dalam evaluasi kinerja penjabat kepala daerah, Kemendagri memaparkan hasil evaluasi pada beberapa indikator seperti realisasi APBD, inflasi, tingkat kemiskinan, stunting, realisasi P3DN dan pengangguran.

Untuk Kota Yogyakarta pada APBD tahun 2022 realisasi pendapatan 104,28 persen di atas rata-rata pendapatan nasional 97,03 persen dan realisasi belanja 89,12 persen di atas rata-rata belanja nasional 87,63 persen.

Untuk inflasi per Desember 2022 pada angka 6,49 persen di atas inflasi nasional 5,51 persen.

Baca Juga

Kota Yogyakarta Miliki Gedung Serbaguna dan Sekber Pemuda

“Terutama inflasi. Inflasi kenapa tinggi karena yang menjadi tempat survei itu adalah di tiga pasar yaitu Demangan, Beringharjo dan Kranggan. Jadi kelihatan tinggi,” tambahnya.

Sedangkan tingkat kemiskinan sebanyak 3.010 jiwa atau 0,67 persen di bawah tingkat rata-rata nasional kab/kota 2,64 persen.

Untuk persentase stunting 13,8 persen di bawah rata-rata nasional 21,6 persen.

Realisasi P3DN sebanyak 25,71 persen di bawah target nasional 40 persen serta pengangguran 7,18 persen di atas rata-rata nasional 5,86 persen .

“Untuk produk dalam negeri, informasi yang kita dapatkan banyak yang belum bisa diupload, sehingga kita belum bisa semuanya. Selanjutnya pengangguran akan kita coba sisir kembali angka (data) yang belum diolah,” terang Sumadi.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menurut Sumadi, mengapresiasi dan mengucapkan terima. Hasil evaluasi kinerja penjabat kepala daerah dari Kemendagri itu diharapkan menjadi pijakan dalam melangkah pada tahun 2023 agar menjadi perhatian. Ia berharap pejabat kepala daerah memiliki kinerja yang lebih baik karena diangkat dari pejabat struktural pemerintah.

“Evaluasi menjadi masukan bagi Kemendagri untuk memperpanjang atau melakukan pergantian. Ini bukan menakuti-nakuti, tapi untuk memotivasi. Yang penting jangan sampai terlibat hukum, terutama korupsi,” tegas Tito.

Pihaknya juga mengingatkan penjabat kepala daerah terkait arahan Presiden RI kepada kepala daerah di antaranya untuk mengendalikan inflasi, menurunkan kemiskinan ekstrem dan angka stunting serta menyelesaikan masalah investasi. Selain itu juga memaksimalkan keuangan daerah antara lain untuk belanja produk-produk buatan dalam negeri.

Editor : Bayu Arsita