Gelar TOC, Lakpesdam Nahdlatul Ulama Dorong Terwujudnya Desa Inklusif

KULONPROGO, iNewssleman.id - Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Kabupaten Kulonprogo bersama Lakpesdam PBNU dan tim Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) menggelar Theory of Change (TOC) di Ibis YIA, Kamis (6/6/2024). Kegiatan ini untuk mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan Desa yang lebih partisipatif dan inklusif. 

“Kegiatan ini harus mampu mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan desa/kalurahan yang lebih partisipatif, inklusif, dan memiliki kesadaran dan komitmen akuntabilitas sosial yang baik,” kata Ketua Lakpesdam PCNU Kulonprogo, Burhanul Fahruda. 

Baca Juga

Pilkada Gunungkidul 2024, Tim Pemenangan Pasangan Sunaryanta-Mahmud Ardi Dikukuhkan

TOC dengan tema Membangun Mimpi Perubahan di Desa ini, diikuti  28 peserta. Mereka merupakan perwakilan dari empat kalurahan dampingan lokus baru dan satu kalurahan dampingan replikasi. Empat kalurahan yang menjadi lakus baru program P3PD, yakni Kalurahan Wahyuharjo (Lendah), Kalurahan Demangrejo (Sentolo), Kalurahan Sendangsari (Pengasih) dan Kalurahan Banjarasri (Kalibawang). Sedangkan satu kalurahan replikasi yakni Tirtorahayu, Galur.

“Untuk menyukseskan program P3PD ini, harus berkolaborasi dengan semua pihak yang ada di desa seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan semua yang siap membangun desa,” katanya. 

Sementara itu, Ketua PCNU Kabupaten Kulonprogo Lukman Arifin Arifin mengatakan program P3PD ini sangat penting dan perlu disiapkan sejak awal. Sebab di masyarakat terus terjadi perubahan sosial, seiring daya kritis nalar masyarakat yang semakin kuat. 

“Perubahan di masyarakat itu sangat cepat. Ini tantangan yang harus dihadapi,” katanya. 

Menurutnya, pola pikir pembangunan tidak bisa lagi menggunakan pendekatan lama dengan kolonial. Namun masyarakat harus diajak dalam penyusunan program pemberdayaan.  

“Perlu pendekatan, bagaimana mengajak partisipasi masyarakat untuk berubah. Di sinilah lurah dan perangkat desa harus bisa membaca dinamika perkembangan yang ada di masyarakat,” katanya. 

Terkait dengan akuntabilitas sosial, kata Lukman, masyarakat harus ikut andil dalam menjalankan dan mengawasi program. Terlebih nantinya akan hadir desa inklusi, bagaimana desa bisa melibatkan masyarakat yang rentan dalam seiap kegiatan. 

“Pemerintah Desa yang baik adalah smart government, di mana dalam pelayanan yang diberikan masyarakat dapat merasakan kebahagian,” ujarnya. 

Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa KB dan Pengendalian Penduduk Kulonprogo, Susilo Ari Wibowo mengatakan pembangunan desa bisa dilakukan dengan keterlibatan masyarakat Desa secara langsung. Masyarakat dapat memberikan usulan untuk membangun desa dan berperan untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. 

“Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di desa akan menghasilkan output yang diharapkan bisa mencerminkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa,” katanya. 

Program P3PD merupakan program Kementerian Desa dan Percepatan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT), untuk mendorong ruang bersama dalam menceritakan pengalaman dan mimpi bersama pembangunan di desa yang bisa mendorong perubahan di desa.  Pada akhir acara, peserta berkomitmen menjadikan desanya sebagai desa inklusi.

Editor : Wisnu Aji