Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Minta Tak Ada Mutasi Kapolda Sebelum Pilkada 2024 Usai

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Minta Tak Ada Mutasi Kapolda Sebelum Pilkada 2024 Usai

YOYAKARTA, iNewssleman.id - Menter Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto meminta panglima TNI dan kapolri untuk tidak mengganti atau memindah pimpinan TNI/Polri di daerah sebelum Pilkada 2024 usai. Hal ini untuk memastikan situasi kondusif dan terkendali di masing-masing daerah. 

"Mungkin perlu ada satu kebijakan bahwa Danrem, Dandim, Kapolda dan Kapolres serta Kajati ataupun Kajari tidak diganti atau tidak dipindah dulu sampai dengan tanggal 27 November sampai pelaksanaan pilkada selesai," kata Hadi saat rapat koordinasi persiapan Pilkada Serentak di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Rabu (21/8/2024). 

Mnurut dia, Pilkqda 2024 akan digelar serentak pada 27 November 2024 di 545 daerah. Nantinya akan aa pemilihan kepala daerah di 37 provinsi dan sisanya kabupaten/kota. Sedangkan tahapan Pilkada juga sudah dimulai.

"Tahapan itu diantaranya adalah dengan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan pasangan calon perseorangan yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei sampai dengan 19 Agustus 2024. Dan selanjutnya seluruh tahapan akan terus bergulir hingga pelaksanaan pemungutan suara dan ditutup dengan perhitungan suara," katanya. 

Hadi berharap dalam setiap tahapan Pilkada 2024 akan berjalan dengan lancar dan aman serta tidak ada kendala apapun dalam pelaksanaannya. Untuk dapat mewujudkan Pilkada yang aman dan damai, tentunya yang harus dijamin adalah yang harus benar-benar dijaga adalah stabilitas politik, stabilitas Hukum dan Keamanan. 

"Situasi dan kondisi stabilitas polhukam akan sangat memengaruhi tahapan Pilkada 2024. Oleh karena itu seluruh komponen bangsa dan negara harus menjaga stabilitas tersebut," ujarnya. 
 
Kepada seluruh kekuatan TNI/Polri habis untuk pengamanan maka yang dikedepankan adalah kerja dari intelejen. Mulai saat ini, Kapolda harus mengetahui apa yang bakal terjadi di satu titik di wilayahnya dalam beberapa hari ke depan. 

Rakor ini merupakan yang kelima kalinya setelah di Jayapura, Makassar, Sumatera Utara di Medan dan di Bali. saat ini pihaknya melaksanakan di Yogyakarta untuk wilayah Jawa.

"Jawa menjadi penting karena lebih dari 50 persen dari total DPT itu ada di Jawa. tentunya memiliki tantangan dan dinamika tersebut. Sehingga kita memerlukan satu langkah strategis dengan satu sinergitas antara pemerintah dengan penyelenggara pemilu dan peserta pemilu," tambahnya.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menambahkan,  pelaksanaan Pemilu 2024 di DIY berjalan dengan baik. Kampanye-kampanye kontra produktif seperti penggunaan knalpot brong sudah mulai ditinggalkan. Hal ini mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjalankan kampanye yang lebih tertib dan beradab. 

Di sisi lain, partisipasi pemilih di DIY juga menunjukkan hasil yang positif dimana angka partisipasi lebih tinggi daripada rata-rata nasional. ini menjadi bukti bahwa masyarakat tinggi semakin sadar akan pentingnya peran mereka dalam berdemokrasi. 

"Namun kita tidak bisa menutup mata terhadap beberapa masalah yang masih sering terjadi politik uang konflik antar pendukung dan perusahaan alat peraga kampanye masih menjadi tantangan yang perlu kita hadapi bersama,"ungkap Sultan.

Dan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi, pihaknya telah mengambil beberapa langkah strategis diantaranya adalah pemberian bantuan keuangan partai politik pada bulan Februari dan November 2020 serta perekaman di KTP bagi pemilik pemula dan pensiunan TNI Polri. 

Pihaknya juga telah melakukan pemetaan wilayah rawan konflik, pembinaan ormas, pendidikan politik serta mengeluarkan edaran mengenai netralitas ASN. Pihaknya juga telah mengoptimalkan aplikasi pemantauan dan membentuk tim Pemantauan dan membuka layanan aduan untuk memastikan Pemilu berjalan dengan aman dan lancar. 
 

Editor : Wisnu Aji