Forum Internasional KLCC Malaysia, Wakil Rektor III UMS Soroti Pendidikan Inklusif

SOLO, iNewsSleman.id - Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof. Ihwan Susila, Ph.D menjadi pembicara sesi panel dengan topik 'Driving Inclusive and Accessible Education for All: A 360 Approach'. Sesi tersebut merupakan rangkaian dari agenda Time Higher Education Campus Live SE Asia 2024 yang diselenggarakan 26-27 November 2024 di KLCC Malaysia. 

Ihwan dalam sesi tersebut membahas komponen-komponen utama, seperti pengembangan kebijakan, desain kurikulum, aksesibilitas digital, dan pelatihan staf, dan cara membangun sistem yang memenuhi berbagai kebutuhan peserta didik.

Baca Juga

FKI UMS Sosialisasi Program Kemahasiswaan, Lindungi Mahasiswa dari Tindakan Asusila

“Dunia Pendidikan saat ini dihadapkan pada kenyataan bahwa lingkungan belajar mengalami perubahan dan beragam. Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem pendidikan yang inklusif sekaligus mudah diakses oleh peserta didik,” kata Ihwan Susila, Rabu, (27/10/2024).

Sistem pendidikan, lanjutnya, harus memberikan kepastian dan kesempatan yang adil bagi peserta didik terlepas dari latar belakang, kemampuan, dan keadaan yang dimiliki. Pendekatan komprehensif untuk mendorong inklusivitas dalam pendidikan menjadi salah satu isu utama pada pembahasan ini.

“Keberagaman dan inklusi merupakan prinsip penting dari Sustainable Development Goals (SDGs). Berbagai aktivitas dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Konsep-konsep ini tidak hanya merupakan bagian integral dari SDGs tertentu, tetapi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka kerja, yang menekankan perlunya pendekatan yang adil dan inklusif dalam semua aspek pembangunan,” ucapnya. 

Ihwan memaparkan bahwa SDG 10, Reduces Inequalities, bertujuan untuk mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara negara-negara. Hal ini memerlukan langkah-langkah untuk memastikan inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi semua orang, tanpa memandang usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, asal, agama, atau status ekonomi atau lainnya. 

“Ada beberapa hambatan dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan dapat diakses oleh semua peserta didik. Hambatan tersebut berupa hambatan di tingkat kebijakan dan hambatan di tingkat kelembagaan,” terangnya. 

Menurutnya, untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan berbagai kebijakan utamanya adalah peningkatan alokasi dana yang ditargetkan khusus untuk sumber daya dan teknologi inklusif. Selain itu, perlu dikembangkan kerangka kerja nasional atau regional dengan standar yang jelas dan dapat ditegakkan untuk inklusivitas. 

Baca Juga

Guru Besar UMS Soroti Penghapusan Zonasi PPDB dan Kesejahteraan Guru

Kolaborasi pemangku kepentingan dengan  melibatkan orang tua, peserta didik, dan advokat disabilitas  juga diperlukan dalam pengembangan kebijakan untuk menumbuhkan prioritas inklusif.

Editor : Ary Wahyu Wibowo