Guru Besar Ilmu Hukum UMS Sebut Indonesia Krisis Keteladanan dalam Pemberantasan Korupsi

SOLO, iNewsSleman.id - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof. Dr Aidul Fitriciada Azhari S.H., M.Hum menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto memanggil pejabat Kejaksaan Agung, PPATK hingga BPKP ke Istana Negara.

Dilansir keterangan resmi Biro Pers Istana, Senin (13/1/2025), pertemuan yang berlangsung tertutup juga dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dan Plt Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

Baca Juga

10 Mahasiswa Internasional UMS Tuntaskan Program Language and Cultural Immersion

“Pertemuan itu saya kira langkah tegas komitmen dari Presiden dalam upaya langkah koordinasi dan penegakan hukum, sekaligus memperkuat politik hukum dari pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi yang muncul dari perizinan jadi dua hal yang saya kira penekanan memang Kejaksaan Agung ada di bawah Presiden perlu menunjukkan politik hukum terkait pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Aidul Fitriciada Azhari, Senin (20/1/2025). 

Ketua Komisi Yudisial (KY) periode 2016-2018 ini menilai, pertemuan merupakan langkah menegaskan komitmen dari Presiden Prabowo dalam upaya koordinasi dan penegakan hukum serta bagian dari upaya sekaligus untuk memperkuat politik hukum dari pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dia juga menyampaikan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Agung relatif lebih berhasil dibandingkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga

Prodi MIQT UMS Gelar Workshop untuk Profil Lulusan Unggulan

“Misal pada tahun 2021 sampai 2023 Jaksa Agung sudah menyelamatkan aset dan memulihkan kerugian Negara melalui jalur Perda sebesar Rp11 triliun lebih, kemudian untuk memulihkan kerugian negara melalui jalur Perdata sebesar Rp52 triliun dan untuk menyelamatkan aset barang rampasan dan barang ciptaan sebesar Rp5 triliun,” ucapnya. 

Editor : AW Wibowo