Pemerintah Efisiensi Anggaran, Guru Besar UMS: Jumlah Kabinet Berlawanan Prinsip Efisiensi

SOLO, iNewsSleman.id – Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto mendapat perhatian Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, M.Hum. Kebijakan yang dilakukan saat ini dinilai memiliki sejumlah pertentangan. 

“Satu sisi niatnya baik untuk mengurangi pemborosan. Namun, di sisi lain, jumlah kabinet yang sangat besar justru menunjukkan ketidakefisienan. Undang-Undang Kementerian Negara memang mengizinkan hingga 46 kementerian, tetapi jumlah menteri dan pejabat setingkat menteri saat ini melebihi 100, yang jelas berlawanan dengan prinsip efisiensi itu sendiri,” kata Aidul Fitriciada Azhari, Jumat (21/2/2025).

Baca Juga

Mendikdasmen Abdul Mu’ti: Pendidikan Bagian Penting dalam Memakmurkan Kehidupan

Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran juga berdampak langsung pada sektor pelayanan publik yang vital, seperti pendidikan dan kesehatan. Pemerintah diketahui memangkas anggaran dua sektor ini secara signifikan, yang mengundang reaksi keras dari masyarakat, terutama kalangan mahasiswa. 

“Di dalam Undang-Undang Dasar jelas disebutkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN atau APBD. Pemotongan ini bukan hanya bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga dengan tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum,” tambahnya.

Pemerintah beralasan bahwa efisiensi anggaran dilakukan untuk mengalokasikan dana ke proyek-proyek strategis, salah satunya pendirian Danantara, sebuah holding company untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Baca Juga

Teliti Dampak Pemikiran Ahmad Dahlan pada Kinerja Guru TK Aisyiyah, Ilham Sunaryo Raih Gelar Doktor

Aidul Fitriciada Azhari mengingatkan bahwa model seperti ini pernah bermasalah di negara lain, seperti skandal 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia. 

“Pertanyaannya, bagaimana independensi dan efektivitas Danantara ini? Apakah akan benar-benar memperkuat BUMN, atau justru membuka celah baru bagi korupsi di lingkungan politik yang belum bersih?” ungkapnya.

Editor: AW Wibowo