get app
inews
Aa Text
Read Next : UNISA Yogyakarta Kunjungi UMS, Belajar Branding Kampus Swasta

Pemerintah Efisiensi Anggaran, Guru Besar UMS: Jumlah Kabinet Berlawanan Prinsip Efisiensi

Jum'at, 21 Februari 2025 | 20:16 WIB
header img
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof. Dr Aidul Fitriciada Azhari S.H., M.Hum

SOLO, iNewsSleman.id – Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto mendapat perhatian Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, M.Hum. Kebijakan yang dilakukan saat ini dinilai memiliki sejumlah pertentangan. 

“Satu sisi niatnya baik untuk mengurangi pemborosan. Namun, di sisi lain, jumlah kabinet yang sangat besar justru menunjukkan ketidakefisienan. Undang-Undang Kementerian Negara memang mengizinkan hingga 46 kementerian, tetapi jumlah menteri dan pejabat setingkat menteri saat ini melebihi 100, yang jelas berlawanan dengan prinsip efisiensi itu sendiri,” kata Aidul Fitriciada Azhari, Jumat (21/2/2025).

Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran juga berdampak langsung pada sektor pelayanan publik yang vital, seperti pendidikan dan kesehatan. Pemerintah diketahui memangkas anggaran dua sektor ini secara signifikan, yang mengundang reaksi keras dari masyarakat, terutama kalangan mahasiswa. 

“Di dalam Undang-Undang Dasar jelas disebutkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN atau APBD. Pemotongan ini bukan hanya bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga dengan tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum,” tambahnya.

Pemerintah beralasan bahwa efisiensi anggaran dilakukan untuk mengalokasikan dana ke proyek-proyek strategis, salah satunya pendirian Danantara, sebuah holding company untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Aidul Fitriciada Azhari mengingatkan bahwa model seperti ini pernah bermasalah di negara lain, seperti skandal 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia. 

“Pertanyaannya, bagaimana independensi dan efektivitas Danantara ini? Apakah akan benar-benar memperkuat BUMN, atau justru membuka celah baru bagi korupsi di lingkungan politik yang belum bersih?” ungkapnya.

Editor : Ary Wahyu Wibowo

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut