BUMN Danantara akan Diluncurkan, Ini Masukan Pakar Ekonomi UMS untuk Pemerintah

“Tentu saja, semua pihak ingin melihat apakah Danantara akan mampu mengelola dana sebesar itu secara profesional, dengan pendekatan yang transparan dan berdasarkan analisis yang matang terhadap setiap proyek. Sebab, jika pengelolaannya tidak tepat, lembaga ini justru bisa menjadi BUMN baru yang menghadapi masalah serupa dengan yang terjadi pada Garuda, Jiwasraya, atau Bumi Putra,” imbuhnya. 

Selain masalah teknis pengelolaan, faktor politik di balik pembentukan dan pengelolaan Danantara juga tidak bisa diabaikan. Seperti halnya BUMN lainnya, keberadaan Danantara tidak terlepas dari campur tangan politik. Di Indonesia, banyak BUMN yang terpengaruh oleh politik dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pemilihan jajaran direksi dan pengelolaannya. 

Baca Juga

Sambut Ramadan, UMS Gelar Kajian Tarjih dan Diskusi Interaktif

“Hal ini sering kali berdampak negatif pada kinerja perusahaan, sehingga Indonesia sulit untuk memiliki BUMN yang mampu bersaing secara global, seperti halnya Temasek di Singapura atau Petronas di Malaysia. Meskipun terdapat banyak kekhawatiran, kita juga harus mengakui bahwa pengelolaan BUMN yang profesional dapat berkontribusi besar pada perekonomian Indonesia,” terang Dekan FEB UMS itu.

Jika Danantara bisa dikelola dengan baik, lembaga ini memiliki potensi untuk mendatangkan keuntungan dan membantu membiayai pembangunan infrastruktur, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada APBN atau pajak rakyat.

“Kita perlu mengkaji lebih dalam tentang bagaimana Danantara akan beroperasi, serta apakah kehadiran lembaga ini akan memberikan dampak positif atau justru menambah beban baru. Yang jelas, pengelolaan yang hati-hati dan transparan menjadi kunci utama agar lembaga ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat,” tegas Anton.
 

Editor : AW Wibowo