Jelang 25 Tahun Reformasi, Indeks Demokrasi Indonesia Masih di Kategori Lemah

SLEMAN, iNewsSleman.id - Ilmuwan Politik yang juga Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A menilai penerapan prinsip berdemokrasi di Indonesia masih berada pada level lemah sejak agenda reformasi dicanangkan pada 1998 atau 25 tahun yang lalu.

Pandangan tersebut ia sampaikan pada Dialog Refleksi Seperempat Abad Reformasi dengan tema 'Menuntaskan Agenda Reformasi, Memperkuat Langkah Pelembagaan Demokrasi'. Diselenggarakan oleh Forum 2045 dan bertempat di Ballroom University Club Universitas Gadjah Mada (Kamis, 9/2/2023).

Baca Juga

Mantan Atlet Tenis Nasional Yayuk Basuki Tekankan Keterlibatan Perempuan dalam Penentuan Kebijakan

Pada pemaparannya, Siti Zuhro menyampaikan, Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2021 berada pada skor 6,71 atau pada kategori flawed democracies. Kondisi demikian menempatkan Indonesia pada peringkat 52 dari 165 negara. 

"Berbicara demokrasi tentunya berbicara tentang nilai-nilai. Namun kenyataan saat ini kita gagal dalam membangun trust berdemokrasi," ujar Siti Zuhro.

Lebih lanjut dalam pemaparannya, indikator yang menjadi catatan dalam indeks demokrasi antara lain problem keterwakilan politik, kecenderungan resentralisasi kekuasaan, institusi demokrasi lokal, hingga pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Menurutnya, Indonesia saat ini masih bertengger pada demokrasi prosedural, masih sangat jauh dari demokrasi ideal yang telah mampu menumbuhkan consolidate trust.

Baca Juga

Tidak Sekedar Jadi Penggembira, Ini Target Parpol Baru di Pemilu 2024

"Semakin demokratis suatu negara, maka akan semakin desentralisasi negara itu. Demokrasi itu membangun peradaban. Bukan ketidakberadaban," tegasnya.

Di akhir penyampaiannya, dalam proyeksi ke depan dan menyambut Pemilu 2024, Siti Zuhro memberi pesan kepada para hadirin untuk mengambil pelajaran dari pengalaman Pemilu 2019. Ia berpesan agar semua pihak hendaknya bekerja sama dalam menyukseskan pesta demokrasi tersebut.

Harapannya, tidak ada lagi politisasi identitas yang mengakibatkan polarisasi dan keterbelahan masyarakat.

Baca Juga

Pesta Demokrasi Kurang dari Setahun Lagi, Partai Penghuni Parlemen Mulai Pasang Target

"Bangsa ini harus menjadi bangsa yang dewasa, yang memiliki wisdom. Mari kita lakukan perbaikan pada demokrasi kita, sistem pemerintahan kita, dan politik hukum kita," tutupnya.

Editor : Ammar Mahir Hilmi