Refleksi Akhir Tahun 2024, PP Muhammadiyah Soroti Agama, Moralitas hingga Korupsi

Selain itu, pemerintah harus membuat kebijakan yang pro rakyat. Setiap kebijakan yang diambil sesuai otoritasnya, berpihak bagi kepentingan dan hajat hidup rakyat. 

Baca Juga

Gandeng PT Pos Indonesia, Muhammadiyah Ingin Mandirikan Panti Asuhan

“Hindari kebijakan-kebijakan yang menimbulkan reaksi publik dalam bentuk keberatan dan penolakan. Jika bermasalah di hadapan rakyat atau publik secara umum maka alangkah bijaksana jika melakukan koreksi dan bila perlu mencabut kebijakan tersebut tanpa perlu merasa kalah dan menang atau malu demi kepentingan bangsa sebagai wujud sikap kenegarawanan,” katanya. 

Editor : Wisnu Aji