Bangun Infrastruktur Dasar Borobudur Highland, BPOB Jalin Sinergitas dengan BUMN-Pemerintah

YOGYAKARTA, iNewssleman.id - Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) menjalin sinergitas dengan pemerintah dan BUMN untuk mengoptimalisasi pengembangan dan pembangunan kawasan pariwisata Borobudur. Koordinasi ini dilakukan sebagai persiapan pembangunan infrastruktur dasar di lahan otoritas BPOB. 

Direktur Utama BPOB, Agustin Peranginangin  mengatakan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2017, BPOB memiliki mandat untuk membangun lahan pemerintah seluas 309 hektare menjadi kawasan pariwisata, Borobudur Highland. Kawasan ini berupa hutan produksi terbatas yang selama ini dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Perum Perhutai yang terletak di Desa Sedayu Kecamatan Loano dan Desa Benowo Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

"BPOB mengapresiasi dukungan lintas instansi pemerintah dan BUMN dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, jaringan air, serta jaringan internet dan telekomunikasi baru yang akan bermanfaat untuk masyarakat,” kata Agustin, Selasa (27/8/2024). 

Menurutnya, BPOB sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terus menjalin dinergi dengan KLHK dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melalui Balai Pembangunan Jalan Nasional (BPJN) Jawa Tengah-DIY, Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Mitratel Telkom.

“Kementerian PUPR turut mendukung pelebaran jalan yang didukung oleh PLN untuk penerangan jalan dari Pasar Nglinggo menuju kawasan Borobudur Highland,” ujarnya. 

BPOB juga menjalin kerja sama dengan swasta selaku investor untuk mendukung pembangunan atraksi dan amenitas baru di kawasan pariwisata Borobudur Highland. Mitra ini diperlukan untuk melengkapi Deloano Glamping serta atraksi adventure, sports, wellness dan ecotourism yang sedang dikembangkan BPOB tahun ini. 

“Kami berkomitmen untuk membangun kawasan pariwisata Borobudur Highland sesuai Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pariwisata Berkelanjutan,” katanya. 

Editor : Wisnu Aji