Kemenhub dan Asosiasi Pengusaha Penyeberangan: Laut Selatan Yogyakarta Tidak Aman Jadi Pelabuhan

Bayu Arsita Mandreana
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Irjen Pol Hendro Sugiyatno (Tengah), Ketua Gapasdap Khoiri Soetomo (Sisi Kanan Kenakan Kalung ID Card), Ketua Dewan Pertimbangan Gapasdap Bambang Haryo Soekartono (Sisi Kiri), Rabu (12/7/2023) siang. (Foto: iNewsSleman)

YOGYAKARTA, iNewsSleman.id - Rakernas Gapasdap ke 2 yang diadakan di Yogyakarta merupakan momen bertemunya kalangan pengusaha angkutan penyeberangan yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Pemyeberangan, atau Gapasdap.

Saat diminta pendapat mengenai potensi strategis mengenai kawasan laut atau perairan yang ada di sebelah selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Gapasdap mengatakan jika perairan Samudera Hindia yang ada di selatan Yogyakarta secara standart operasional pelabuhan komersil belum memenuhi persyaratan sebagai kawasan yang layak dan aman untuk dilalui angkutan kapal.

"Perairan kawasan selatan Yogyakarta yang berbatasan Samudera Hindia ini, belum layak jika dioperasikan menjadi sebuah pelabuhan komersil," ujar Ketua Gapasdap Khoiri Soetomo, Rabu (12/7/2023).

Ia menyatakan jika ada sejumlah faktor yang membuat pelabuhan Selatan Yogyakarta itu belum layak.

Pertama, adalah faktor cuaca di mana ombak laut selatan terkenal sangat ganas dan memiliki gelombang yang tinggi.

Kedua, adalah faktor geografis dengan melihat di sisi selatan Samudera Hindia itu hanya berbatasan dengan Australia.

"Kita lihat kawasan pelabuhan di Laut Selatan Pulau Jawa yang terdekat dengan Jogja. Ada Cilacap, dan itu berbeda dengan Yogyakarta. Di Cilacap masih ada pulau di lepas laut sebagai salah satu pemecah ombak alami. Yogyakarta tidak ada, langsung laut lepas dan langsung Australia. Ombaknya sangat besar. Tidak aman bagi keselamatan kapal komersil angkutan penumpang," tambahnya.

Khoiri sebagai pengusaha angkutan penyeberangan yang malang melintang dalam arus laut dan sarana transportasi air, mengatakan jika Jogja ingin membuat pelabuhan komersil seperti Merak, Ketapang, Gilimanuk, atau Bakauheni itu bukan merupakan tempat yang ekonomis, efektif dan efisien.

Menurutnya, Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap saat ini masih menjadi satu-satunya pelabuhan di pantai selatan Pulau Jawa yang berstatus sebagai pelabuhan yang diusahakan.

Sedangkan Ketua Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gapasdap Bambang Haryo Soekartono menambahkan, jika untuk mengoperasikan pelabuhan komersil di Yogyakarta memang bukan hal yang mudah.

"Karakater perairan di selatan Yogyakarya ombaknya tinggi, besar dan ganas, serta tidak terlindungi pulau sebagai pemecah gelombang ombak. Hal itu berbeda dengan Cilacap yang perairan selatannya masih terlindungi pulau sehingga bisa dijadikan sebuah pelabuhan," ujarnya.

Bambang mengakui, meskipun bisa dibangun pelabuhan komersil, pelabuhan di perairan selatan Jawa juga kurang menguntungkan karena hanya berbatasan dengan Australia,  yang aktivitas perdagangannya tidak seramai daerah-daerah di sisi utara Pulau Jawa.

"Pertimbangan membuat pelabuhan komersil tentu juga pada aspek fesibility-nya," ujar Bambang.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Hendro Sugiyatno dalam rakernas Gapasdap itu juga meminta faktor keselamatan dan keamanan menjadi isu utama yang harus dimonitor oleh asosiasi angkutan penyeberangan tersebut.

"Nilai keselamatan pelayaran Indonesia saat ini masih terendah kedua di dunia, ini harus bisa naik kelas berdasarkan regulasi atai peraturan yang berlaku," ujar Jenderal Polisi itu.



Editor : Bayu Arsita

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network