KULONPROGO, iNewssleman.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulonprogo melaksanakan studi banding terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemkab dan DPRD Malang, Jawa Timur, Selasa (15/4/2025). Kegiatan ini untuk belajar agar PAD Kulonprogo khususnya dari sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa lebih optimal dalam berkontribusi dalam pendapatan daerah.
Ketua DPRD Kulonprogo, Aris Syarifuddin mengatakan, PAD Kabupaten Kulonprogo masih sangat kecil. Dari total APBD sekitar Rp1,7 triliun, hanya sekitar Rp350 miliar yang berasal dari PAD. Untuk itulah DPRD mendorong Pemkab Kulonprogo agar bisa memaksimalkan BUMD dalam menyumbang PAD.
“Kami belajar bagaimana BUMD yang ada ini bisa lebih optimal dalam menyumbang PAD. Apalagi di Malang kontribusi PAD mencapai Rp1,2 triliun,” katanya.
Pemkab Malang terus berupaya memaksimalkan potensi pariwisata. Hal ini sejalan dengan Pemkab Kulonprogo yang juga mengembangkann pariwisata di sisi utara di Perbukitan Menoreh.
Aris mengakuingin mengetahui bagaimana DPRD dan Pemkab Malang bersama-sama melakukan optimalisasi PAD tersebut. Terutama dari sektor pariwisata dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Di Malang itu beberapa objek wisata di kelola BUMD. Mereka bekerja sama dengan pihak ketiga sehingga retribusi wisata lebih maksimal,” katanya.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang, Purwoto mengatakan, antara Pemkab Malang dan Kulon Progo memiliki banyak kesamaan. Destinasi wisata di Kabupaten Malang cukup menyebar denan tingkat kunjungannya tinggi.
Menurutnya, banyak wisatawan yang berkunjung ke Pemkab Malang. Hanya saja mereka menginap di Kota Batu atau Pemkot Malang, sehingga tidak maksimal kontribusi dalam pariwisata.
“Ini mirip dengan Kulonprogo. Orang banyak wisata di sana tetapi meningapnya pasti di sekitar Malioboro,” katanya.
Purwoto mengatakan, untuk PAD pariwisata mereka menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yang profesional dalam mengelola pariwisata. Mereka wajib melibatkan masyarakat lokal dalam pemberdayaan.
“Taman Wisata Air Mendit, dulu sumbangsihnya ke PAD hanya sekitar Rp500 juta. Setelah dikelola pihak ketiga, kontribusi PAD bisa sampai Rp1,3 miliar,” katanya.
Anggota DPRD Kabupaten Malang, Kuncoro mengatakan, DPRD memiliki peran strategis dalam mengawal PAD. Salah satunya peran pengawasan agar BUMD bisa berkontribusi lebih.
“Kami juga berikan kemudahan izin bagi investor yang akan berinvestasi,” katanya.
Editor : Wisnu Aji
Artikel Terkait
