Namun demikian, dia menilai hal itu tidak perlu nggege mongso (terburu buru karena belum tiba waktunya). Dirinya melihat pertemuan Megawati-Prabowo tidak bisa dibuat kerangka waktu. Dimungkinkan pertemuan dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Tapi bukan berarti hasil MK menentukan keputusan Bu Mega untuk bertemu Pak Prabowo. Kalau menunggu hasil MK, saya kira tidak. Ibu Mega memiliki gaya tersendiri dan tentu itu dalam kaitan mempertimbangkan banyak hal,” ucapnya.
Aria Bima kembali menegaskan bahwa tidak ada masalah pribadi antara Megawati dan Prabowo, pertemuan tidak perlu tergesa-gesa dan tidak dikerangkakan dalam berbagai hal. Apalagi dikaitkan dengan bagi-bagi kekuasaan, atau keinginan PDIP masuk dalam lingkup pemerintahan ke depan.
Dikatakannya, Megawati mengetahui persis bagaimana suasana kebatinan rakyat yang memilih PDI Perjuangan dan Ganjar-Mahfud. Untuk skenario kepemimpinan ke depan, dia menyebut 10 tahun Megawati pernah menjalankan posisi di luar pemerintahan.
“Bagaimana bangsa ini perlu adanya partai di luar pemerintahan yang kritis dan eksis walaupun kekuasaan tetap harus kuat supaya pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan, partai di luar pemerintah sangat penting sebagai fungsi check and balance akan berjalan.
Editor : AW Wibowo
Artikel Terkait
