KULONPROGO, iNewssleman.id - Tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 sudah berjalan. Sejumlah partai politik (parpol) juga mulai menyiapkan kandidat yang akan disusung sebagai calon bupati dan wakil bupati.
Partai Golkar sudah bergerak menyikapi gelar pesta demokrasi ini. Mereka sudah mengusulkan dua nama yang akan diusung sebagai calon bupati atau wakil bupati. Keduanya Sapardiyono dan Agus Nurwijanarko sudah dipanggil DPP Partai Golkar pada awal bulan April lalu di Jakarta.
“Mereka diundang untuk silaturahmi dan pengarahan dari ketua umum di Jakarta,” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Kulonprogo Djuwardi.
Sapardiyono bukan orang baru di kancah politik di Kulonprogo. Pria yang kini menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Purworejo (UMP) ini, sebelumnya menjadi Ketua KPU Kulonprogo periode 2003-2008. Dia juga pernah menjadi anggota KPU DIY 2008-2013 dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY 2014-2017.
Sedangkan Agus Nurwijanarko diketahui sebagai seorang pengusaha. Dia berasal dari Janten, Kapanewon Temon.
“Sebenarnya ada tiga nama dengan Pak Suharto (mantan Ketua DPD Partai Golkar Kulonprogo), tetapi pak Harto tidak sanggup untuk dicalonkan,” katanya.
Meski begitu, DPD Partai Golkar Kulonprogo masih membuka peluang bagi kader lain yang ingin maju. Mereka masih membuka ruang dan kesempatan bagi bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati.
"Tidak terbatas pada tiga nama yang telah kita usulkan, ada kemungkinan masih bertambah. Politik akan selalu berkembang,”ujarnya.
Partai Golkar juga terus melakukan komunikasi politik dengan parpol lain. Sebab pada Pilkada 2024 Partai Golkar harus berkoalisi karena hanya memiliki lima kursi di DPRD.
“Kami sudah ada tim penjaringan, yang akan melaporkan hasil ke DPD Golkar DIY dan DPP untuk membangun koalisi dengan partai lain,” ujarnya.
Anggota KPU Kulonprogo Ria Harlinawati, mengatakan tahapan pilkada sudah berjalan. Saat itu KPU sedang persiapan pembentukan PPK dan PPS.
“Untuk pilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 November. Selain dari jalur politik juga bisa dari perseorangan (Independent),” katanya.
Untuk partai politik minimal harus memperoleh 20 persen dari hasil pemilu 2024. Sedangkan calon perseorangan sekitar 8,5 persen dari DPT Pemilu lalu atau sekitar 20.230 dukungan.
“Untuk teknis verifikasi apakah sensus atau sampling ini masih dibahas,” katanya.
Editor : Wisnu Aji
Artikel Terkait
