YOGYAKARTA, iNewssleman.id - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, subsisi pertalite harus tepat sasaran untuk mencegah pembengkakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Program subsidi menggunakan QR Code diharapkan bisa menjadi solusi agar tepat sasaran.
“Setiap tahun 80 persen subsidi itu tidak tepat sasaran. Alokasi belanja subsidi juga membengkak hingga Rp90 triliun,” kata Fahmy, Senin (19/8/2024).
Menurutnya, jika program tepat sasaran pertalite berhasil dilaksanakan akan menghemat belanja subsidi. Anggaran itu bisa dialihkan untuk program strategis seperti pendidikan, pengentasan kemiskinan hingga bantalan sosial.
Pemerintah juga harus merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Revisi Perpres guna lebih memperinci mekanisme yang digunakan penyaluran BBM bersubsidi, seperti kriteria kelompok masyarakat dan kendaraan yang berhak mengkonsumsi BBM bersubsidi dan lainnya.
“Payung hukum sangat penting supaya program subsidi tepat pertalite itu dicapai dengan baik,” katanya.
Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi denga Pertamina Patra Niaga terkait program subsidi tepat pertalite pada Kamis (18/7/2024) lalu. Pemkot Yogyakarta mendukung data kependudukan khususnya warga yang menjadi sasaran subsidi tepat pertalite agar mendapatkan QR Code.
"Kami mengapresiasi pelaksanaan program subsidi tepat pertalite dengan QR Code yang utamanya supaya subsidi tidak salah sasaran tetapi menjadi tepat sasaran. Ini merupakan asas kepatuhan, seharusnya pengguna sadar konsumsi BBM bersubsidi peruntukannya bagi yang berhak," tandasnya.
Editor : Wisnu Aji
Artikel Terkait
