KULONPROGO, iNewssleman.id - Badan Pengurus Daerah Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasonal (BPD Gapensi) DIY menggelar musyawarah daerah (Musda) X Gapensi DIY di Kulonprogo, Rabu (18/12/2024). Musda ini diharapkan bisa menumbuhkan pengusaha konstruksi baru untuk bersinergis dalam mendukung pembangunan nasional.
Musda dengan tema “Mewujudkan Kerjasama yang Selaras Menuju Indonesia Emas 2045” ini dibuka Asisten Sekda DIY, Tri Saktiyana, didampingi Ketua Umum BPP Gapensi Andi Rukman Nurdin Karumpa dan sjeumlah pengurus BPP Gapensi. Hadir sekitar 300 pengusaha konstruksi dari lima kabupaten/kota di DIY.
Menurut Andi, Gapensi berharap ada kebijakan pemerintah dalam menentukan segmentasi pekerjaan. Perlu adanya penentuan jenjang perusahaan dari segmen K1, K2, K3,K4 agar pengusaha konstruksi bisa berkembang. Misalnya K1 hanya diberikan kepada perusahaan dengan nilai proyek maksimal Rp2 miliar, dan begitu dan seterusnya.
"Dengan cara ini Gapensi bisa benar-benar menjadi mitra strategis pemerintah untuk mengawal Asta Cita Presiden Prabowo Subianto-Gibran," kata Andi.
Pengusaha di daerah juga harus diberikan ruang dalam setiap lelang pekerjaan. Selama ini proyek strategis nasional dengan dana besar dipegang oleh BUMN atau perusahaan pelat merah. Hal ini tidak masalah, asalkan melibatkan pengusaha konstruksi lokal.
Andi juga mendorong anggota Gapensi untuk bekerja secara profesional dan tidak usaha takut ketika ada tekanan dari oknum Aparat Penegak Hukum (APH). BPP akan menghadap kapolri, panglima dan presiden untuk membahas masalah ini. Nantinya semuanya akan diajak untuk zoom meeting agar tidak ada lagi APH yang menekan rekanan.
“Jika ada APH menekan-nekan pengusaha, difoto laporkan secara tertulis pada kami, nanti kami tindaklanjuti dengan meneruskan laporan tersebut pada kapolri, panglima TNI dan jaksa agung," ujarnya.
Editor : Wisnu Aji
Artikel Terkait
