SOLO, iNewsSleman.id - Pemerintah melakukan efisiensi anggaran di sejumlah departemen dan lembaga dengan tujuan memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Selama ini, pengelolaan keuangan negara disorot karena dianggap tidak efisien dan sering tidak tepat sasaran.
Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, M.Si., mengatakan, kebijakan efisiensi anggaran dapat dimaknai sebagai langkah positif karena beberapa departemen dan lembaga pemerintah selama ini disinyalir kurang cermat dalam menggunakan anggaran, bahkan seringkali tidak tepat sasaran.
"Langkah efisiensi ini sangat penting agar anggaran yang ada benar-benar digunakan untuk kegiatan yang memberikan dampak maksimal bagi masyarakat," kata Anton, Rabu (12/2/2025).
Namun kebijakan ini, lanjutnya, juga membawa tantangan dari sisi ekonomi. Salah satunya adalah pengurangan belanja pemerintah atau government spending yang sangat dibutuhkan dalam situasi perekonomian yang sedang lesu seperti saat ini. Dalam konsep ekonomi makro, belanja pemerintah berperan penting untuk mendorong aktivitas ekonomi, terutama ketika sektor swasta tidak mampu bergerak optimal karena rendahnya daya beli masyarakat.
"Ketika daya beli masyarakat lemah, kita tidak bisa berharap banyak pada sektor swasta. Pemerintah harus menjadi motor penggerak ekonomi dengan belanja pemerintah yang cukup besar. Dengan mengurangi anggaran, kita justru berisiko mengurangi daya dorong tersebut," ujar Anton.
Ada sisi positif dari kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Salah satu contoh yang disorot adalah program pemberian makan siang gratis, bisa menjadi salah satu cara untuk menggerakkan aktivitas perekonomian dengan catatan anggaran tersebut bisa digunakan untuk membeli makanan dari mitra penyedia layanan yang umumnya berasal dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, langkah ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi mikro, meningkatkan permintaan agregat, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.
Editor : AW Wibowo
Artikel Terkait
