Selain dampak terhadap pendidikan dan kesehatan, kebijakan efisiensi juga menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor, terutama tenaga honorer dan pekerja di industri yang bergantung pada anggaran negara.
“Banyak hotel dan sektor jasa lainnya yang terdampak karena pemangkasan perjalanan dinas dan proyek pemerintah. Ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di daerah yang sangat bergantung pada dana APBN dan APBD,” katanya.
Sementara, alokasi anggaran untuk sektor pertahanan, kepolisian, dan intelijen tidak mengalami pemotongan yang signifikan. Hal ini memunculkan pertanyaan publik mengenai prioritas pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara.
“Jika efisiensi benar-benar diterapkan, seharusnya dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya pada sektor yang langsung berdampak pada masyarakat,” tegasnya.
Tidak hanya itu, lanjutnya, kondisi ini turut menuai kritik dari mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang diwujudkan dalam gerakan demonstrasi dengan tagar #IndonesiaGelap. Menurutnya, pemilihan kata tersebut mencerminkan kekhawatiran mahasiswa terhadap masa depan yang suram.
“Ketika pendidikan dan kesehatan tidak terjamin, ekonomi melemah, serta sistem politik masih korup, mereka merasa bahwa masa depan mereka tidak jelas. Ini adalah sinyal kuat bagi pemerintah untuk lebih bijak dalam menjalankan kebijakan efisiensi,” tegasnya.
Dengan semakin meningkatnya kritik terhadap kebijakan ini, pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi konkret yang tidak hanya berbasis efisiensi angka, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan pembangunan nasional.
Editor : AW Wibowo
Artikel Terkait
