Menurutnya, insentif kepada driver ojol bisa dilakukan dengan penghapusan PPN dan PPh atas pembelian kendaraan operasional, potongan pajak untuk pembelian suku cadang, subsidi program edukasi dan pelatihan untuk driver. Jika pemerintah atau DPR memaksakan intervensi pada regulasi tarif dan potongan, bisa mengakibatkan runtuhnya ekosistem transportasi online.
“Kalau aplikator sampai tutup karena regulasi yang tidak tepat, maka jutaan driver bisa kehilangan pekerjaan,” tegas Fahmi.
Selama ini, Oraski memperjuangkan kesejahteraan driver online melalui pendekatan ke aplikator dan program garansi pendapatan harian. Revisi Undang-Undang Lalu Lintas harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan pengguna, bukan pembatasan tarif yang berpotensi melemahkan daya saing.
“Kami ingin keberlangsungan ekosistem transportasi online tetap terjaga. Jangan rusak dengan regulasi yang keliru arah,” ujarnya.
Editor : Wisnu Aji
