Menurutnya, pola pikir pembangunan tidak bisa lagi menggunakan pendekatan lama dengan kolonial. Namun masyarakat harus diajak dalam penyusunan program pemberdayaan.
“Perlu pendekatan, bagaimana mengajak partisipasi masyarakat untuk berubah. Di sinilah lurah dan perangkat desa harus bisa membaca dinamika perkembangan yang ada di masyarakat,” katanya.
Terkait dengan akuntabilitas sosial, kata Lukman, masyarakat harus ikut andil dalam menjalankan dan mengawasi program. Terlebih nantinya akan hadir desa inklusi, bagaimana desa bisa melibatkan masyarakat yang rentan dalam seiap kegiatan.
“Pemerintah Desa yang baik adalah smart government, di mana dalam pelayanan yang diberikan masyarakat dapat merasakan kebahagian,” ujarnya.
Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa KB dan Pengendalian Penduduk Kulonprogo, Susilo Ari Wibowo mengatakan pembangunan desa bisa dilakukan dengan keterlibatan masyarakat Desa secara langsung. Masyarakat dapat memberikan usulan untuk membangun desa dan berperan untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.
“Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di desa akan menghasilkan output yang diharapkan bisa mencerminkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa,” katanya.
Program P3PD merupakan program Kementerian Desa dan Percepatan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT), untuk mendorong ruang bersama dalam menceritakan pengalaman dan mimpi bersama pembangunan di desa yang bisa mendorong perubahan di desa. Pada akhir acara, peserta berkomitmen menjadikan desanya sebagai desa inklusi.
Editor : Wisnu Aji
Artikel Terkait
