Selain itu, Hanifah juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal kasus ini. Tekanan publik yang muncul di media sosial sangat membantu penegak hukum lebih berhati-hati dan transparan dalam mengambil keputusan.
Dia mendorong masyarakat terus menyuarakan kritik terhadap putusan yang dianggap tidak adil. Mengenai alasan keringanan hukuman untuk terdakwa yang sering kali bersifat personal, seperti terdakwa bersikap sopan atau memiliki keluarga, Hanifah menegaskan bahwa aspek non-yuridis memang biasa menjadi pertimbangan.
Namun, ia mengingatkan bahwa fokus seharusnya lebih ditekankan pada aspek yuridis dan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Dia juga menekankan pentingnya penanganan kasus ini hingga putusan akhir yang adil, baik terhadap individu terdakwa maupun korporasi terkait.
"Harapan saya, proses banding dan kasasi nanti dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat," ucap Hanifah.
Saat ini, jaksa telah mengajukan upaya banding atas putusan tersebut. Tahapan berikutnya akan ditentukan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang memiliki wewenang untuk memperberat atau memperingan hukuman. Dengan perhatian publik yang besar, kasus ini menjadi ujian bagi integritas penegak hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Editor : AW Wibowo
Artikel Terkait
