“Keberhasilan mencapai swasembada pangan pada pemerintahan saat ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut. Menghentikan impor bukanlah solusi mudah, mengingat fluktuasi permintaan dan penawaran pangan yang terus terjadi,” terangnya.
Di samping itu, masalah seperti perubahan iklim, gagal panen, dan spekulasi harga juga memperburuk situasi distribusi pangan yang tidak terkendali dan berkontribusi pada inflasi pangan tahunan.
“Selain itu, pemerintah juga mulai menerapkan kebijakan food estate di wilayah-wilayah seperti Kalimantan dan Papua untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Meski kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki pasokan pangan, implementasi di lapangan sering kali menemui masalah, seperti ketidakcocokan antara jenis tanaman dan kondisi tanah, serta minimnya keterlibatan petani lokal,” papar Anton.
Salah satu masalah terbesar yang dihadapi adalah distribusi pangan yang tidak efisien. Ketika hasil panen berhasil, tantangan dalam transportasi dan distribusi pangan ke Jawa sebagai pusat konsumsi terbesar, enghambat kelancaran pasokan. Hal ini berpotensi memperburuk ketidakstabilan harga pangan di pasar, dan menjadi salah satu pekerjaan rumah besar bagi pemerintah ke depan.
“Pencapaian swasembada pangan di Indonesia pada 2025 membutuhkan lebih dari sekadar perencanaan yang baik. Eksekusi yang matang dan pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik tanah serta keterlibatan petani lokal sangat penting untuk memastikan keberhasilan jangka panjang,” tegasnya.
Anton menegaskan bahwa pemerintah perlu memperbaiki sistem distribusi pangan, mengatasi gangguan yang disebabkan oleh perubahan iklim, serta mengatur strategi yang lebih efisien dalam menghadapi fluktuasi harga komoditas pangan.
Editor : AW Wibowo
Artikel Terkait
