“Jika penundaan ini terus berlangsung, pelaku usaha mikro yang bergantung pada calon ASN ini juga akan merasakan dampaknya. Ekonomi mereka terhantam karena ketidakpastian ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pemerintah seharusnya fokus pada efisiensi dalam pengelolaan anggaran yang tidak berdampak pada pelayanan publik. Penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK tidak seharusnya menjadi jalan keluar untuk efisiensi anggaran.
“Pelayanan publik harus tetap berjalan meskipun ada kebijakan efisiensi. Misalnya, dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan, yang sangat dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Penundaan pengangkatan ini juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Ia memperkirakan bahwa kerugian akibat penundaan ini dapat mencapai triliunan rupiah, tergantung pada jumlah calon ASN yang seharusnya diangkat pada tahun 2024 dan 2025.
“Kerugian ini bukan hanya dari segi anggaran, tetapi juga dari segi sosial dan ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Sebagai penutup, Zulfikar menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Menurutnya, anggaran yang sudah disepakati bersama dengan DPR seharusnya dilaksanakan dengan konsisten, dan pemerintah harus menghindari alasan-alasan yang tidak rasional dalam pengambilan keputusan anggaran.
“Pemerintah harus lebih terbuka dan konsisten dalam pengelolaan anggaran agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” tutupnya.
Penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK hingga tahun 2026 menjadi isu yang memerlukan perhatian serius, terutama menyoroti dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu solusi, Guru Besar UMS itu mengajak pemerintah untuk menyusun strategi yang lebih matang dalam menghadapi masalah ini, guna mengurangi kerugian yang timbul dari ketidakpastian tersebut.
Editor : AW Wibowo
Artikel Terkait
