SOLO, iNewSleman.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surakarta (Solo) telah dimintai keterangan Polda Metro Jaya sebagai tindaklanjut laporan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Laporan Jokowi terkait pencemaran nama baik atas tuduhan penggunaan ijazah palsu yang dilontarkan sejumlah orang.
KPU Solo dimintai keterangan terkait proses Pilkada Solo Tahun 2005 yang selanjutnya dimenangkan pasangan Joko Widodo-FX Hadi Rudyatmo (Rudy).
"Kami dipanggil untuk memberikan keterangan, sekitar 3 minggu yang lalu," kata Ketua KPU Solo Yustinus Arya Artheswara, Rabu (25/6/2025).
Selain dirinya, lanjut Yustinus, Polda Metro Jaya juga meminta keterangan Sekretaris KPU Solo, Tantowi Nurdin. Pemeriksaan antara lain diminta menceritakan proses, dasar hukum, alur pendaftaran.
Pihaknya memastikan bahwa proses dalam Pilkada Solo sudah sesuai aturan. Atas proses tersebut, KPU Solo pada waktu itu juga telah mengeluarkan produk hukum berupa keputusan KPU.
Disinggung mengenai isu ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka, Solo Yustinus Arya menegaskan bahwa pihaknya tidak tahu menahu. Namun yang jelas, proses Pilkada tahun 2005 dan 2010 telah clear.
"Kalau UGM (Universitas Gadjah Mada) telah menyatakan itu asli, berarti sudah selesai. Pihak yang berwenang tentunya yang menyatakan itu asli atau tidak, tentunya ya UGM. Lembaga mana lagi yang menyatakan itu sah, asli atau tidak, khan lembaga penerbit," ucapnya.
Saat pemeriksaan, pihaknya membawa sejumlah dokumen karena diminta menjelaskan dasar hukum aturan main Pilkada waktu itu. Polda Metro Jaya meminta salinan atas dokumen-dokumen dari KPU Solo. Sedangkan berkas asli masih disimpan KPU Solo.
Pemeriksaan di Polda Metro jaya berlangsung sekitar 6 jam, yakni mulai jam 10.00 WIB hingga menjelang Maghrib dan terdapat jeda makan siang. Saat pemeriksaan, KPU Solo disodori sekitar 25 pertanyaan. Mengenai siapa pihak yang dilaporkan Jokowi, Yustinus Arya Artheswara mengaku tidak diberi tahu.
Editor : AW Wibowo
Artikel Terkait
