Tokoh agama harus menjadi teladan dalam kehidupan publik dan tidak menjadikan agama sebagai lahan komoditi, politisasi, dan entertainment yang menghilangkan substansi dan fungsi luhur agama sebagai kanopi suci.
“Agama harus difungsikan secara aktual sebagai faktor motivatif, kreatif, sublimatif, liberatif, dan integratif dalam diri para pemeluknya di tengah kehidupan yang dijalaninya,” katanya.
Muhammadiyah juga mendukung Presiden Prabowo untuk pemberantasan korupsi yang tuntas dan berani. KPK harus menjadi lembaga independen yang melakukan pemberantasan korupsi secara benar, adil, dan tanpa terpengaruh oleh pihak manapun.
“KPK harus menegakkan fungsi pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih dan terperangkap politisasi. Hukum harus ditegakkan dengan benar, adil, dan objektif tanpa pandang bulu dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak manapun,” katanya.
Muhammadiyah juga mendukung konsolidasi demokrasi dengan lebih memperkuat kualitas demokrasi yang substantif untuk mengimbangi proses demokrasi prosedural saat ini. Demokrasi yang sehat mesti didukung kuat oleh seluruh institusi pemerintahan negara.
Keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan kualitas demokrasi mampu menghilangkan praktik politik uang, politik transaksional, penyalahgunaan hukum untuk meraih jabatan dalam kekuasaan, kriminalisasi politik, serta segala bentuk praktik politik yang merusak prinsip dan etika demokrasi.
”Pilkada 2024 telah selesai, dan kepala daerah terpilih siap menjalankan tugasnya. Otonomi Daerah yang sebesarnya memberi kewenangan bagi kepala daerah semestinya dijalankan dengan komitmen nilai dan moral yang tinggi untuk berdiri tegak di atas konstitusi UUD 1945,” katanya.
Editor : Wisnu Aji
Artikel Terkait
