Salah satu hal penting yang perlu dilakukan setelah membayar pajak adalah mengawasi pengelolaannya. Orang menjadi resisten (menolak) karena wajib pajak sudah membayar pajak namun kemudian ada korupsi.
Anton merasa bahwa hal ini kontradiktif dengan pernyataan bahwa pajak digunakan untuk pemerataan. Meskipun secara konsep benar, akan tetapi berdasarkan pengelolaannya masih perlu dipertanyakan terbukti dengan ada banyaknya kebocoran.
“Ini kan PR besar ya ketika pemerintah ngejar-ngejar masyarakat untuk bayar pajak, tapi pengelolaan pajak mereka juga tidak profesional. Kebocorannya tinggi dan sampai sekarang tidak ada solusi yang jelas,” tuturnya.
Fungsi pajak jika dikatakan untuk keadilan dan kesejahteraan memang betul. Tetapi dalam hal ini, di Indonesia belum terwujud terutama untuk keadilan.
Dia juga menyebut kelas menengah sedang mengalami turun kelas karena penghasilannya menurun. Padahal kelas menengah merupakan penyumbang terbesar dalam memutar roda ekonomi karena sifat mereka yang konsumtif.
Selain itu, pengelompokan atas barang mewah atau premium yang dikenakan PPN 12 persen masih belum jelas. Anton mencontohkan dengan berlangganan Netflix, sebuah platform untuk menonton video. Pemerintah menilai Netflix sebagai barang mewah sedangkan oleh masyarakat kelas menengah Netflix bukan merupakan barang mewah, terlebih Netflix sudah menjadi hiburan kelas menengah Indonesia.
Kemudian kenaikan PPN terhadap barang jadi atau setengah jadi juga masih kekurangan informasi. Menurutnya yang diberatkan adalah sektor industri karena mungkin ada beberapa bahan baku yang tergolong mewah sehingga terkena kenaikan PPN.
“Misalnya mungkin impor untuk produk fesyen yang kelasnya agak menengah yang barangnya bagus atau misalnya mobil yang akan assembling di Indonesia. Nanti kan efek berantai, misal PPN mobil naik 1 persen. Kemudian harga mobil naik, terus masyarakat kelas menengah yang kemarin merencanakan mau beli mobil dia kan akan menunda pembeliannya,” terangnya.
Editor : AW Wibowo
Artikel Terkait
